PGRI ikut prihatin

“Ayo, Pak. Jangan janji-janji terus. Kami bosan dibohongi terus,” ujar pengurus PGRI di aula Depdiknas. Mereka antara lain berasal dari Kabupaten Demak, Jepara, Salatiga, Rembang, Boyolali, Grobogan, Pati, Kudus, dan Blora.

Protes dan keluhan masyarakat tentang biaya pendaftaran sekolah mendapat dukungan dari kalangan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia. Sekitar 2.000 guru menuntut pemerintah untuk memenuhi janji mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan.

Sekitar 2.000 guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Kamis (12/7), menyebar ke empat kantor pemerintah, yaitu ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Keuangan (Depkeu), Istana Merdeka, dan ke Gedung MPR/DPR.

Unjuk rasa ini merupakan lanjutan aksi serupa oleh PGRI Jawa Timur, Senin lalu. Berseragam batik PGRI dengan ikat kepala bertuliskan “PGRI Tagih Janji” para guru dengan gigih menyerukan tuntutan. Spanduk yang dibawa antara lain bertuliskan “Umar Bakri Tagih Janji Sudah Lama Dibohongi”.

Menurut Tri Haryono, pengurus PGRI Cabang Jepara, biaya pendidikan memberatkan masyarakat karena tidak sesuai dengan konstitusi. Beban itu berat karena sebuah keluarga kebanyakan menanggung lebih dari satu anak yang bersekolah.

“Kami tak akan berhenti jika tuntutan belum dipenuhi. Teman dari daerah lain akan bergantian ke Jakarta menuntut perhatian pemerintah terhadap anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru,” kata Tri.

Di DPR, pengurus PGRI diterima Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas Bambang Wasito Adi mengatakan, anggaran pendidikan tidak semata di bawah wewenang Depdiknas karena terkait sektor dan departemen lain.

Apalagi, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perimbangan alokasi dana pendidikan adalah pemerintah pusat 50 persen, provinsi 30 persen, dan kabupaten 20 persen.

Jakarta tak ada pungutan

Pemerintah DKI Jakarta kemarin memastikan tidak ada pungutan apa pun bagi siswa baru yang mendaftar ke sekolah negeri. Jika ada pungutan pendaftaran, orangtua diminta melapor ke dinas pendidikan dasar (Dikdas) untuk tingkat SD dan SMP atau dinas pendidikan menengah tinggi (dikmenti) untuk tingkat SMA.

“Tidak boleh ada pungutan uang pangkal, uang gedung, daftar ulang, atau pungutan dengan dalih apa pun saat siswa mendaftar di sekolah negeri reguler. Pungutan hanya diizinkan bagi sekolah standar nasional, standar internasional, atau sekolah percontohan,” kata Margani M Mustar, Kepala Dinas Dikmenti DKI Jakarta.

Gratis biaya pendaftaran bukan berarti tak ada biaya yang dikeluarkan. Orangtua harus menyediakan sendiri seragam, buku pelajaran, dan alat tulis pribadi.

Kepala Dinas Dikdas DKI Jakarta Silviana Murni mengatakan, pungutan harus dengan kesepakatan komite sekolah, yang berhak menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Jika ada kekurangan dana, komite sekolah berhak mencari sumber-sumber pendapatan lain, termasuk sumbangan dari orangtua siswa. Itu pun dilarang bersifat mengikat dan memaksa.

Sekolah pun dilarang mengeluarkan siswa yang tak mampu membayar uang pendaftaran. Siswa tidak mampu harus ditolong dengan mekanisme subsidi silang atau pencairan beasiswa.

Di Kabupaten Serang, Banten, pihak sekolah menengah atas (SMA) negeri dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri diminta mengembalikan uang pungutan yang telanjur dibayar orangtua siswa baru. Jika tidak, para kepala sekolah diminta mengundurkan diri dari jabatannya.

Demikian antara lain hasil rapat koordinasi yang dikatakan Wakil Bupati Andy Sujadi. Ia menegaskan, larangan pungutan dana sumbangan pendidikan (DSP) dan dana pembangunan pendidikan (DPP). Kebijakan bebas pungutan diatur dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 26 Tahun 2006 yang mengatur pembebasan biaya pendidikan. Pemkab Serang berjanji menanggung kekurangan dana belanja sekolah dengan dana APBD. Pihak sekolah diminta menyerahkan RAPBS ke Dinas Pendidikan selambat-lambatnya Senin 16 Juli.

Sejumlah orangtua siswa baru di Palembang terpaksa berutang untuk membayar uang pendaftaran yang ditentukan secara sepihak oleh sekolah. Uang pendaftaran di SMKN 6 Palembang, misalnya, Rp 700.000 sehingga memaksa orangtua calon siswa di sekolah itu berutang ke koperasi.

Di Surabaya, nilai kepala sekolah negeri akan dikurangi jika sekolahnya tetap menarik uang pendaftaran. Pengurangan itu akan memengaruhi kariernya.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi menyatakan, saat ini beberapa sekolah negeri masih menarik bayaran untuk pendaftaran. Pihaknya akan memanggil semua kepala sekolah untuk menegaskan hal itu.

Sumber: Kompas

About these ads

10 Comments

Filed under Info

10 responses to “PGRI ikut prihatin

  1. Diana Rahayu

    Semarang, 4 November 2007.

    Assalamu’alaikum Wr. Wb,

    Didalam Forum ini, kami ingin menyampaikan uneg” kami. Nama saya Diana Rahayu 32 Th, Saya sebagai guru MI kelas V di Gunungpati Semarang sejak th 2005 dengan status guru tetap yayasan.
    Gaji dari Yayasan per bulan sebesar Rp. 200.000 dg jam mengajar dari jam 07:00 s/d jam 13:00. Gaji sebesar itu bisa dimaklumi karena SPP anak MI hanya Rp. 10.000 per bulan dg jumlah siswa 30 anak per kelas.
    Ijasah terakhir D3 Ekonomi, dan sekarang melanjutkan studi S1 di Universitas Negeri Semarang dengan biaya sendiri.
    Pada sore hari mengajar TPQ dengan honor Rp 75.000 per bulan. Saya kadang membayangkan, saya adalah salah satu dari ribuan guru MI swasta yang senasib, bahkan diantar kami ada yang sudah mengajar puluhan tahun,
    tetapi nasibnya juga tidak jauh berbeda. Begitu berat berjuang Fisabilillah jika dihitung dengan materi. Dan kebanyakan mereka hanya bisa pasrah dengan nasib.
    Sementara pemerintah dan legislatifnya terkesan memandang sebelah mata terhadap mereka dan hanya memikirkan guru PNS, guru bantu & honorer. Sedang kami merasa tidak ada yang memperjuangkan masa depan kami.
    Kami merasa juga turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pihak Depag sendiri juga tidak pernah memperjuangkan kami.Kemana lagi kami harus mengadu.
    Kemudian ada kabar bahwa pemerintah memberikan tunjangan sebesar Rp. 200 rb perbulan baik guru negeri atau swasta. Bagi kami uang 200 ribu sangat bermanfaat. Satu tahun yang lalu Pernah menerima rapelan 6 bulan.
    Tapi hingga sekarang belum lagi mendapatkannya. Padahal guru” di bawah Depdiknas sudah mendapatkan beberapa kali.
    Pernah di konfirmasi ke depag dan jawabannya sudah di keluarkan namun dialokasi untuk sertifikasi guru. Lagi-lagi guru MI dibawah Depag hanya bisa pasrah. Bukankah uang itu
    mestinya menjadi hak guru ? Kemudian masalah bea siswa, pernah saya dan juga teman”nya yang kuliah mengajukan bea siswa setelah ada pengumuman penerimaan bea siswa baik
    dari diknas maupun depag. Tapi sudah hampir 1/2 th kami hanya bisa menunggu, sementara mereka yang mengajar di SDN atau dibawah Diknas, uang bea siswa tersebut sudah keluar sebesar 2 juta dipotong pajak. Dengan mengharapkan
    perubahan nasib kami terpaksa membiayai sendiri kuliah kami tanpa ada bea siswa, padahal Pemerintah menggemborkan bea siswa bagi guru yang melanjutkan studi.
    Sementara untuk guru” MI dibawah naungan Depag belum pernah keluar. Pernah dikonfirmasi ke Depag, jawabannya juga sama untuk sertifikasi guru. Kenyataannya mereka hanya bisa pasrah tapi dalam hati mungkin juga mereka pasti ada perasaan merasa di Dholimi oleh Depag. Benarkan kata sebagian besar orang / media, bahwa Depag berisi orang beragama, tetapi terkorup dibanding departemen lain.
    Masih adakah harapan agar Pemerintah juga bisa mengangkat kami sebagai PNS sebagaimana Pemerintah juga bisa mengangkat guru bantu dan honorer sebagai PNS.Padahal tanggung jawab mereka juga turut serta mencerdaskan bangsa dan juga membina akhlak.
    Ada diantara kami yang bernasib baik karena terdaftar sebagai guru bantu, sehingga ada harapan diangkat sebagai PNS.Kami mengharap bantuan dari PGRI, karena kami tidak wadah perjuangan nasib kami.
    Kami adalah satu dari ribuan orang guru MI yang hanya bisa menunggu perubahan nasib, apalah artinya anggaran 20% jika tidak bisa mengangkat kesejahteraan kami sebagai guru MI.
    Dan kami mengharap dukungan dari PGRI untuk bisa juga membantu memperjuangkan nasib kami, sebagaimana PGRI bisa memperjuangkan nasib guru bantu dan honorer.
    Dan atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

    Terima kasih atas kunjungan Ibu, akan Sy kabarkan kepada pengurus PGRI yang lain

  2. Diana Rahayu

    Semarang, 4 November 2007.

    Assalamu’alaikum Wr. Wb,

    Didalam Forum ini, kami ingin menyampaikan uneg” kami. Nama saya Diana Rahayu 32 Th, Suami kerja sebagai buruh pabrik, saya sebagai guru MI kelas V di Gunungpati Semarang sejak th 2005 dengan status guru tetap yayasan.
    Gaji dari Yayasan per bulan sebesar Rp. 200.000 dg jam mengajar dari jam 07:00 s/d jam 13:00 (bandingkan dengan gaji PRT sekitar 300 rb). Gaji sebesar itu bisa dimaklumi karena SPP anak MI hanya Rp. 10.000 per bulan dg jumlah siswa 30 anak per kelas.
    Ijasah terakhir D3 Ekonomi, dan sekarang melanjutkan studi S1 di Universitas Negeri Semarang dengan biaya sendiri.
    Pada sore hari mengajar TPQ dengan honor Rp 75.000 per bulan. Saya kadang membayangkan, saya adalah salah satu dari ribuan guru MI swasta yang senasib, bahkan diantar kami ada yang sudah mengajar puluhan tahun,
    tetapi nasibnya juga tidak jauh berbeda. Begitu berat berjuang Fisabilillah jika dihitung dengan materi. Dan kebanyakan mereka hanya bisa pasrah dengan nasib.
    Sementara pemerintah dan legislatifnya terkesan memandang sebelah mata terhadap mereka dan hanya memikirkan guru PNS, guru bantu & honorer. Sedang kami merasa tidak ada yang memperjuangkan masa depan kami.
    Kami merasa juga turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pihak Depag sendiri juga tidak pernah memperjuangkan kami.Kemana lagi kami harus mengadu.
    Kemudian ada kabar bahwa pemerintah memberikan tunjangan sebesar Rp. 200 rb perbulan baik guru negeri atau swasta. Bagi kami uang 200 ribu sangat bermanfaat. Satu tahun yang lalu Pernah menerima rapelan 6 bulan.
    Tapi hingga sekarang belum lagi mendapatkannya. Padahal guru” di bawah Depdiknas sudah mendapatkan beberapa kali.
    Pernah di konfirmasi ke depag dan jawabannya sudah di keluarkan namun dialokasi untuk sertifikasi guru. Lagi-lagi guru MI dibawah Depag hanya bisa pasrah. Bukankah uang itu
    mestinya menjadi hak guru ? Kemudian masalah bea siswa, pernah saya dan juga teman”nya yang kuliah mengajukan bea siswa setelah ada pengumuman penerimaan bea siswa baik
    dari diknas maupun depag. Tapi sudah hampir 1/2 th kami hanya bisa menunggu, sementara mereka yang mengajar di SDN atau dibawah Diknas, uang bea siswa tersebut sudah keluar sebesar 2 juta dipotong pajak. Dengan mengharapkan
    perubahan nasib kami terpaksa membiayai sendiri kuliah kami tanpa ada bea siswa, padahal Pemerintah menggemborkan bea siswa bagi guru yang melanjutkan studi.
    Sementara untuk guru” MI dibawah naungan Depag belum pernah keluar. Pernah dikonfirmasi ke Depag, jawabannya juga sama untuk sertifikasi guru. Kenyataannya mereka hanya bisa
    pasrah tapi dalam hati mungkin juga mereka pasti ada perasaan merasa di Dholimi oleh Depag. Benarkan kata sebagian besar orang / media, bahwa Depag berisi orang beragama, tetapi terkorup dibanding departemen lain.
    Masih adakah harapan agar Pemerintah juga bisa mengangkat kami sebagai PNS sebagaimana Pemerintah juga bisa mengangkat guru bantu dan honorer sebagai PNS.Padahal tanggung jawab mereka juga turut serta mencerdaskan bangsa dan juga membina akhlak.
    Ada diantara kami yang bernasib baik karena terdaftar sebagai guru bantu, sehingga ada harapan diangkat sebagai PNS.Kami mengharap bantuan dari PGRI, karena kami tidak wadah perjuangan nasib kami.
    Kami adalah satu dari ribuan orang guru MI yang hanya bisa menunggu perubahan nasib, apalah artinya anggaran 20% jika tidak bisa mengangkat kesejahteraan kami sebagai guru MI.
    Dan kami mengharap dukungan dari PGRI untuk bisa juga membantu memperjuangkan nasib kami, sebagaimana PGRI bisa memperjuangkan nasib guru bantu dan honorer.
    Dan atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

  3. zamroni

    saya ingin mengurus keanggotaan PGRI, bagaimana caranya? saya guru di sekolah SD swasta di Jakarta Timur dan saya juga tinggal di Jaktim juga. trima kasih sebelumnya informasinya

    Silahkan datang ke Pengurus PGRI Kodya Jakarta Timur

  4. saya guru tk di cilacap ingin mengikuti prog. S1 di PGRI, kenapa untk wil cilacap sangat sulit mendapatkan info pendaftaran, dan menurut info dari diknas untk tahun ini tidak ada pendaftaran dan untk 2009 jg blm bs memastikan, mohon infonya yg lebih jelas khususnya u/ cilacap.tq

    Coba Anda ke bagian Tenaga Kependidikan (Tendik) di Dinas Pendidikan Kotamadya atau Propinsi, smg berhasil

  5. Seharus kita harus lebih pintar bersyukur daripada mengeluh. Jadikan semua kendala adalah lapangan ibadah ladang pahala. Oya aku mewakili pgricbg rawamerta karawang, memberitahuan bahwa kami akan mengadakan semiloka Nasional Minggu 16 Maret 2008 di SMPN 2 Rawamerta Karawang Jln Monumen Rawagede Balongsari Rawamerta Tlp. 0267 513908 HP 081311376748 dengan pembicara Prof Dr Muh. Surya, Mohon info ini dsebar dan berlaku sebagai und resmi dengan aomodasi dana 75 rb, fasiitas snak,makan dan sertifikat

  6. Sobat kiranya ada yang sudi memberi no tep/Fax untuk teman teman PGRI di Propinsi lain untuk membua UND semiloka Nasional

  7. Todi M

    Saya guru honor di Jakarta, saya dengar guru lama yang PNS hampir semuanya pakai uang untuk jadi PNS meskipun sebelumnya sudah mengajar lama. Dan saya pun pernah ditawari untuk jadi PNS dengan uang puluhan juta dari kalangan dinas. Tetapi guru-guru yang PNS tersebut kinerjanya sekarang kurang bagus. Bagaimana peran PGRI dulu dan kini???!! Bisa nggak ya saya menjadi guru PNS tidak melalui uang tetapi kinerja dan kemampuan saya??!!?

    Bung Todi, tak perlu pesimis … tingkatkan terus potensi Anda … jgn pedulikan org yg minta pelicin … banyak Guru jadi PNS tanpa harus membayar, thx

  8. wahyudin

    Bravo PGRI, minta alamat PGRI se_indonesia, kalau ada mohon dikirim ke email saja, makasih

    Wah, Sya belum punya Pak … smg ada yang bisa bantu

  9. sudarlin

    saya baru lulus sarjana dan sekarang dikontrak di kampus sebagai laboran kimia. sebenarnya keinginanku adalah menjadi guru sma di daerah pedalaman. aku masih muda dan ingin sekali bangga jika bisa mengabdi demi orang banyak. tolong infonya ke allink.wadjo@gmail.com

  10. TRI MAKNO HARTANTO,S.Pd.

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tanggal 17 April 2007,dinyatakan bahwa kualifikasi untuk Kepala Sekolah/Madrasah antara lain : memiliki kualifikasi pendidikan S1(D-IV),berusia setinggi-tingginya 56 tahun,pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun,berpangkat serendah-rendahnya III/c,memiliki sertifikat pendidik.Dan lembaga independen yang melakukan seleksi semacam LPMP rasanya cukup fair,dalam arti peserta yang ikut seleksi mendapatkan nilai yang mencerminkan kinerjanya dalam keseharian.Adapun saya memohon kepada Pengurus PGRI Pusat agar mengawal persyaratan tersebut agar tidak dipolitisir, dengan memberikan persyaratan misalnya membatasi usia peserta seleksi minimal 46 tahun (Suara Merdeka,
    5 November 2008), menaikkan jenjang kepangkatan di atas III/c, karena yang akan terjadi kebijakan tersebut hanya akan menghasilkan Calon Kepala Sekolah yang kurang layak, hal ini berarti sebuah kemunduran di tengah gencarnya pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan.

    TRI MAKNO HARTANTO,S.Pd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s