Bersama Ibu Walikota Jakarta Pusat Dr. Sylviana Murni yang menjadi Nara Sumber pada Pertemuan Akbar Wanita PAW PGRI 30 Juni 2008

Sebelum pembukaan Kongres

Tiba kembali di Jakarta

Di Foto (dari kiri); Bpk. Uju, Bpk. H. Syaprudin, Bpk. H. Suhardi

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Inhil Drs Pahmijan Sabrah MPd kepada Riau Pos, Selasa (2/10). Dijelaskannya, dana kesejahteraan yang hampir Rp4 juta tersebut merupakan salah satu wujud perhatian yang memang sangat diharapkan oleh tenaga pendidik. Selain itu, pembayaran yang sudah dilakukan sejak pertengahan Ramadan memperlihatkan keseriusan Disdik dalam memperhatikan guru.

Apa yang diungkapkan itu, menurut Pahmijan, bukan ada kepentingan tertentu, melainkan benar apa adanya. Dia menyebut pada tahun-tahun sebelumnya proses pembayaran dana kesejahteraan selalu lambat dan cukup menganggu. Namun karena sudah dilakukan sejak jauh hari, efek yang didapatkan guru sangat positif.

‘’Ini merupakan sebuah fenomena yang positif, kita tidak memuji atau menyanjung Disdik. Tetapi dari pembayaran yang dilakukan sangat awal seperti ini sangat membantu tenaga pendidik dalam mempersiapkan hari raya maupun Ramadan,” ujar Pahmijan.

Adanya tempat khusus di Gedung Tasik Gemilang yang memang dipersiapkan oleh instansi itu, dipandangnya mampu membuat proses penyaluran dana kesejahteraan berjalan lancar. Manajemen administrasi yang berjalan tertib dan teratur menimbulkan suasana yang berbeda dari waktu sebelumnya.

Dengan diterimanya dana kesejahteraan yang didalamnya terdapat tambahan penghasilan dari Bupati Inhil sebesar Rp1 juta tiap bulannya, turut memberikan warna dalam peningkatan kesejahteraan. ‘’Adanya peningkatan perhatian dan kesejahteraan ini harus disikapi guru dengan cara meningkatkan kualitasnya. Dengan jalan banyak membaca, menulis karya ilmiah, mengikuti pelatihan dan seminar, sejalan dengan tuntutan sertifikasi guru,” jelas Pahmijan lagi.

Dia menyatakan, seorang guru tidak boleh berpuas diri dan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan yang didapatnya ketika menempuh pendidikan dulu. Pentingnya peranan guru dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Inhil tidak dapat dipandang rendah. Itu harus dibarengi dengan keseriusan guru untuk berbuat yang terbaik bagi siswanya. Dia mengkritik tenaga pendidik yang stagnan dan tidak ingin berubah. Karena globalisasi yang berlangsung dewasa ini memerlukan perjuangan setulus hati dari guru untuk meningkatkan kualitasnya.(yon)

Sumber: Riau Pos

Protes dan keluhan masyarakat tentang biaya pendaftaran sekolah mendapat dukungan dari kalangan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia. Sekitar 2.000 guru menuntut pemerintah untuk memenuhi janji mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan.

Sekitar 2.000 guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Kamis (12/7), menyebar ke empat kantor pemerintah, yaitu ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Keuangan (Depkeu), Istana Merdeka, dan ke Gedung MPR/DPR.

Unjuk rasa ini merupakan lanjutan aksi serupa oleh PGRI Jawa Timur, Senin lalu. Berseragam batik PGRI dengan ikat kepala bertuliskan “PGRI Tagih Janji” para guru dengan gigih menyerukan tuntutan. Spanduk yang dibawa antara lain bertuliskan “Umar Bakri Tagih Janji Sudah Lama Dibohongi”.

Menurut Tri Haryono, pengurus PGRI Cabang Jepara, biaya pendidikan memberatkan masyarakat karena tidak sesuai dengan konstitusi. Beban itu berat karena sebuah keluarga kebanyakan menanggung lebih dari satu anak yang bersekolah.

“Kami tak akan berhenti jika tuntutan belum dipenuhi. Teman dari daerah lain akan bergantian ke Jakarta menuntut perhatian pemerintah terhadap anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru,” kata Tri.

Di DPR, pengurus PGRI diterima Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas Bambang Wasito Adi mengatakan, anggaran pendidikan tidak semata di bawah wewenang Depdiknas karena terkait sektor dan departemen lain.

Apalagi, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perimbangan alokasi dana pendidikan adalah pemerintah pusat 50 persen, provinsi 30 persen, dan kabupaten 20 persen.

Jakarta tak ada pungutan

Pemerintah DKI Jakarta kemarin memastikan tidak ada pungutan apa pun bagi siswa baru yang mendaftar ke sekolah negeri. Jika ada pungutan pendaftaran, orangtua diminta melapor ke dinas pendidikan dasar (Dikdas) untuk tingkat SD dan SMP atau dinas pendidikan menengah tinggi (dikmenti) untuk tingkat SMA.

“Tidak boleh ada pungutan uang pangkal, uang gedung, daftar ulang, atau pungutan dengan dalih apa pun saat siswa mendaftar di sekolah negeri reguler. Pungutan hanya diizinkan bagi sekolah standar nasional, standar internasional, atau sekolah percontohan,” kata Margani M Mustar, Kepala Dinas Dikmenti DKI Jakarta.

Gratis biaya pendaftaran bukan berarti tak ada biaya yang dikeluarkan. Orangtua harus menyediakan sendiri seragam, buku pelajaran, dan alat tulis pribadi.

Kepala Dinas Dikdas DKI Jakarta Silviana Murni mengatakan, pungutan harus dengan kesepakatan komite sekolah, yang berhak menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Jika ada kekurangan dana, komite sekolah berhak mencari sumber-sumber pendapatan lain, termasuk sumbangan dari orangtua siswa. Itu pun dilarang bersifat mengikat dan memaksa.

Sekolah pun dilarang mengeluarkan siswa yang tak mampu membayar uang pendaftaran. Siswa tidak mampu harus ditolong dengan mekanisme subsidi silang atau pencairan beasiswa.

Di Kabupaten Serang, Banten, pihak sekolah menengah atas (SMA) negeri dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri diminta mengembalikan uang pungutan yang telanjur dibayar orangtua siswa baru. Jika tidak, para kepala sekolah diminta mengundurkan diri dari jabatannya.

Demikian antara lain hasil rapat koordinasi yang dikatakan Wakil Bupati Andy Sujadi. Ia menegaskan, larangan pungutan dana sumbangan pendidikan (DSP) dan dana pembangunan pendidikan (DPP). Kebijakan bebas pungutan diatur dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 26 Tahun 2006 yang mengatur pembebasan biaya pendidikan. Pemkab Serang berjanji menanggung kekurangan dana belanja sekolah dengan dana APBD. Pihak sekolah diminta menyerahkan RAPBS ke Dinas Pendidikan selambat-lambatnya Senin 16 Juli.

Sejumlah orangtua siswa baru di Palembang terpaksa berutang untuk membayar uang pendaftaran yang ditentukan secara sepihak oleh sekolah. Uang pendaftaran di SMKN 6 Palembang, misalnya, Rp 700.000 sehingga memaksa orangtua calon siswa di sekolah itu berutang ke koperasi.

Di Surabaya, nilai kepala sekolah negeri akan dikurangi jika sekolahnya tetap menarik uang pendaftaran. Pengurangan itu akan memengaruhi kariernya.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi menyatakan, saat ini beberapa sekolah negeri masih menarik bayaran untuk pendaftaran. Pihaknya akan memanggil semua kepala sekolah untuk menegaskan hal itu.

Sumber: Kompas

Dengan bermodalkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas kini Jepang menjadi negara maju di Asia walau miskin sumber daya alam. Majunya Jepang tentulah karena guru (pendidikan) diberikan perhatian yang begitu besar dalam membangun kembali negeri Sakura itu.
Bagaimana keberadaan guru di negara kita? Secara administrasi, kualifiasi guru maupun dosen umumnya sudah memenuhi persyaratan. Tetapi, mengapa dikatakan mutu pendidikan kita ada di tataran bawah di antara negara ASEAN? Ada informasi, dulu Malaysia belajar dari Indonesia, sekarang Malaysia lebih makmur, lebih maju pendidikannya? Kini justru Indonesia belajar ke Malaysia dengan mengirim gurunya ke situ, baik untuk belajar maupun kunjungan singkat dalam menambah pengetahuan dan wawasan para guru. Melihat mutunya, tentu ada yang salah dalam pengelolaan pendidikan di negara kita.
“Pahlawan tanpa tanda jasa” suatu ungkapan klasik, namun tetap menarik untuk diperbincangkan sampai kini lebih-lebih pada peringatan “Hari Guru” (25 November). Betapa tidak, dengan predikat ini seolah guru sudah berkecukupan hidupnya. Nyatanya sebagian besar guru seolah sudah siap mental untuk hidup melarat. Karena itu banyak guru kita mengambil pekerjaan sampingan; menjadi guru honor di sekolah swasta, ikut memberi les yang dibuka pihak swasta, bahkan ada yang mengambil pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, misalnya makelar – kalau bukan petani/peternak.
Ki Supriyoko (2002), pernah menyimpulkan dari suatu diskusi bahwa kita harus mengakui jeleknya kinerja pendidikan nasional yang tidak dapat disembunyikan. Salah satu di antaranya faktor tenaga kependidikan khususnya guru dan dosen amat memprihatinkan. Banyak guru yang tidak menguasai bahan ajar termasuk metodelogi dan strategi pembelajaran. Mereka hanya mengajar bukan mendidik. Hal senada juga dikatakan Andrias Harefa (2005) dalam bukunya Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup.
Dari hasil kesimpulan Ki Supriyoko, para guru perlu merenung kalau ingin memperbaiki dunia pendidikan. Kesimpulan itu tentu bukan sekadar pernyataan. Terpuruknya bangsa Indonesia seperti sekarang ini dapat dijadikan indikasi rendahnya mutu pendidikan, misalnya mudahnya masyarakat diprovokasi, kerupsi melanda kalangan birokrat dan politikus. Bangsa ini “sakit”, tidak jelas kapan akan sembuh.
Kalau ditelusuri penyebabnya tidak lain dari sistem pendidikan yang kurang membentuk karakter bangsa, melupakan proses pembelajaran yang bermakna untuk pembudayaan kemampuan dan sikap mental yang bisa membangun dirinya. Terobosan yang diambil sebagian lembaga pendidikan (sekolah) mirip seperti jalan pintas, demi tercapainya tujuan jangka pendek (nilai ujian) serta kurang membentuk insan yang siap membangun dirinya sendiri. Akhirnya, tamatan lembaga pendidikan kita selalu menggantungkan diri pada pihak lain – untuk menjadi kuli. Yang bisa menciptakan lapangan kerja hanya sebagaian kecil. Yang lebih menyedihkan, para penyandang predikat ‘intelektual’ tidak sedikit yang menjadi otak perilaku brutal, misalnya dalam pilkada.
PGRI mewadahi kaum guru dalam upaya mewujudkan hak-hak asasinya sebagai pribadi, warga negara, dan pengemban profesi. Namun, kinerja guru memang tidak lepas dari sistem yang menjadi keputusan pemerintah, di pusat maupun di daerah. Untuk itulah organisasi guru (PGRI) diharapkan berperan banyak dalam membenahi kinerja guru sehingga bisa menghasilkan SDM yang berkualitas baik dari sisi penguasaan ilmu, budaya kerja, maupun sikap mental. Memang aksi ke arah seperti itu ada. Menurut Ketua PGRI Pusat, Mohambad Surya, kemandirian guru sebagai salah satu syarat bagi terwujudnya kinerja pendidikan nasional, merupakan kepedulian utama organisasi guru (Surya, 2003). PGRI merupakan wadah rasa kesejawatan para guru untuk melakukan kegiatan bersama dalam mencapai kepentingan dan tujuan bersama; kepentingan pendididkan nasional maupun profesionalisme guru.
PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan nasional. Kepada anggotanya PGRI berperan dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesional dan kesejahteraannya. Untuk itu, PGRI mengupayakan penggalangan persatuan dan kesatuan para guru, meningkatkan kualitas profesionalisme, dan secara konsisten terus memperjuangkan kesejahteraan para guru. Sebagai mitra pemerintah dan masyarakat, PGRI berperan untuk menyukseskan terwujudnya pendidikan nasional yang efektif. PGRI memberikan masukan, evaluasi, koreksi secara konsepsional-profesional kepada pemerintah dan masyarakat (Surya, 2003).
PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja terutama dalam kaitannya terwujudnya kesejahteraan di samping pengembangan profesionalisme. Guru sebagai kelompok tenaga kerja profesional juga memerlukan jaminan yang pasti yang menyangkut hukum. Sayang, sampai kini kondisi seperti itu masih berupa harapan. Akankah semua ini akan terwujud setelah undang-undang guru dan dosen disahkan? Ternyata, sebelum diberlakukan sudah menimbulkan pro dan kontra sebab undang-undang itu baru menyangkut guru yang berstatus PNS. Jika undang-undang jadi diberlakukan, akankah kesejahteraan guru menjadi lebih baik? Akankah pemerintah memiliki anggaran yang cukup? Selama ini kendala untuk mensejahterakan guru pastilah alasan klasik, negara tidak punya dana untuk itu. Alasan lainnya, jumlah guru paling banyak di antara PNS.
Oleh: arixs

Sumber: TOKOH, Bacaan Wanita dan Keluarga